Mengenang Kejayaan Pantai Sumatera Barat

Dalam konteks Indonesia, sejarah mencatat peranan penting laut sebagai kekuatan penggerak sejarah. Semboyan-semboyan seperti "Nenek Moyangku Orang Pelaut", "Kita Bangsa Bahari", "Jalasveva Jayamahe", dan "Indonesia Tanah Airku" merupakan wujud dari rasa keterikatan yang dalam kepada ranah bahari.

Namun, masih sangat sedikit ilmuwan yang memiliki perhatian untuk mengeskplorasi dunia bahari Indonesia. Selain itu, pada umumnya studi tentang peran penting laut yang telah ada juga dilakukan ilmuwan asing. Ilmuwan kita sendiri lebih tertarik pada kajian terhadap berbagai aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi di tanah darat.

Gusti Asnan, doktor lulusan Universitas Bremen, Jerman, tergerak mengisi kekosongan itu. Lingkup spasial studinya ialah pantai barat Sumatera.

Pantai barat Sumatera yang dimaksudkannya adalah satu kesatuan daerah administratif yang membentang dari Indrapura di selatan hingga Singkel di utara, sesuai dengan yang ditegaskan dalam Besluit van de Hooge Regeering tertanggal 20 Desember 1825. Dalam bibliografi kolonial, kawasan ini disebut Sumatra’s Westkust.

Mengapa kawasan ini sangat penting untuk dipelajari? Pada kurun waktu yang menjadi batasan temporal buku ini, yaitu tahun 1819-1906, dunia maritim pantai barat Sumatera sangat dinamis.

Kawasan ini merupakan salah satu dari sejumlah provinsi di luar Jawa yang mempunyai daerah terluas, memiliki kekayaan alam yang besar, merupakan salah satu daerah yang memberikan pemasukan yang tinggi bagi Pemerintah Hindia Belanda, serta terkenal di kalangan ilmuwan, politisi, saudagar, pelaut, dan para pengelana (halaman 11). Bahkan, menurut Rusli Amran (1988), pada abad 19 salah satu kota di pantai barat Sumatera, yaitu Padang, adalah kota metropolis terbesar di seluruh Pulau Sumatera.

Pusat Perdagangan

Sejak kapan sebenarnya pantai barat Sumatera berperan besar dalam gerak ekonomi Nusantara? Asnan mencatat bahwa kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 menjadi awal bangkitnya kehidupan perdagangan dan pelayaran di pantai barat Sumatera. Kerajaan Aceh mengalihkan pusat perdagangan Asia Tenggara dari Selat Malaka ke pantai barat Sumatera.

Masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) merupakan puncak kejayaan Aceh. Di bawah pemerintahannya, Aceh menguasai hampir semua daerah di pantai barat Sumatera, seperti Singkel, Barus, Tiku, Pariaman, Padang, dan beberapa kota pantai lainnya. Fasilitas dan akses yang disediakannya membuat kota-kota tersebut menjadi sangat aktif.

Eschel-Kronn menyebut bahwa saudagar dari berbagai bangsa, seperti Eropa, India, Mongol, Benggala, Siam, China, Jawa, Melayu, Armenia, Malabaren, dan Mooren dari Pantai Koromandel beramai-ramai datang ke Aceh. Barang yang mereka jual belikan antara lain hasil hutan, batu permata, dan emas.

VOC rupanya tertarik pula dengan pantai barat Sumatera. Lewat berbagai lobi kepada Aceh, VOC mendapatkan kesempatan untuk berdagang di kawasan ini. Bahkan, VOC bergerak lebih jauh dengan mengikat kerja sama dengan raja-raja kecil di sepanjang pantai barat Sumatera yang tidak puas dengan Aceh. Secara perlahan-lahan VOC mulai memonopoli aktivitas niaga di kawasan ini, khususnya lada dan emas, dua komoditas utama yang diperdagangkan.

Namun, ketidakefisienan yang terjadi di tubuhnya membuat VOC mengalami kemunduran, sampai-sampai posnya di pantai barat Sumatera kemudian dicap verliestpost (pos yang selalu merugi). Pada saat yang sama, para pedagang Inggris mulai melakukan penetrasi di Padang (halaman 65, lihat juga Bastin, 1957). Namun, aktivitas ekonomi di Padang lumpuh total tak lama kemudian karena serbuan Le Meme, bajak laut Perancis pada tahun 1793 dan guncangan gempa besar yang memorakporandakan kapal-kapal di pelabuhan, jalan-jalan, gudang, serta rumah penduduk di tahun 1797.

Melalui Perjanjian London, Inggris mengembalikan pantai barat Sumatera ke Belanda. Tepat pada 22 Mei 1819 Pemerintah Hindia Belanda ditunjuk untuk mengendalikan kawasan itu. Untuk memperkuat kekuasaannya, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan strategi devide et impera (pecah belah dan kuasai). Mereka melibatkan diri pada konflik lokal, khususnya dengan memberikan bantuan kepada para tokoh adat yang tengah tersudut oleh Gerakan Paderi. Sokongan itu berhasil menaklukkan satu per satu daerah yang dikuasai kaum Paderi. Puncaknya, tahun 1837, kaum Paderi harus merelakan benteng terakhirnya, Benteng Bonjol, jatuh ke tangan Belanda.

Namun, itu tidak berarti pantai barat Sumatera bersih dari aksi resistensi. Di kawasan Samudra Hindia, Belanda sangat terganggu oleh para bajak laut yang diduga berasal dari Aceh. Beberapa kelompok bajak laut amat terkenal dengan tokoh-tokohnya yang legendaris, seperti Panglima Mentawe, Sidi Mara, Po Id, dan Nja’ Pakir. Untuk menumpasnya, Pemerintah Hindia Belanda membuat pos-pos pengamanan di beberapa kota pantai dan juga mengirim ekspedisi militer.

Sementara itu, untuk meraup keuntungan lebih banyak, Pemerintah Hindia Belanda menggunakan Nederlands Handel Maatschappij (NHM) sebagai kepanjangan tangannya dalam menguasai aktivitas ekspor impor di pantai barat Sumatera. Pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan sistem Tanam Paksa Kopi pada 1847. Setelah memberikan keuntungan, kedua cara ini akhirnya mengalami kegagalan total sekitar tahun 1860 karena penolakan keras dari penduduk serta wabah hemilia vestarix yang menyerang perkebunan kopi.

Meski demikian, secara umum pantai barat Sumatera tetap sibuk. Para pedagang dari berbagai belahan dunia masih saja membanjiri pelabuhan-pelabuhan pantai barat Sumatera. Bahkan, mulai muncul pula lembaga-lembaga niaga, seperti konsulat dagang, Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang (Kamar Dagang dan Industri [Kadin] Padang), dan bank.

Selain karena perdagangan internasional, pantai barat Sumatera juga menjadi kokoh karena dukungan kawasan sekitarnya. Para pedagang di pantai barat Sumatera kerap menjalin kerja sama dengan para pedagang lokal dari daerah pedalaman, dengan kawasan di sepanjang pantai (antardaerah pantai), serta dengan pulau-pulau lepas pantai.

Ekses lain yang muncul adalah industri perkapalan. Sampai awal abad 20 terdapat sekitar 200 jenis kapal dan perahu di seluruh Kepulauan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka mendirikan dua maskapai, NISM dan KPM, untuk memonopoli transportasi laut di pantai barat Sumatera bahkan di seluruh Hindia Belanda. Untuk meraih keuntungan ganda, Pemerintah Hindia Belanda juga melakukan renovasi termasuk pembuatan menara suar di hampir semua pelabuhan.

Akan tetapi, situasi menguntungkan itu hanya berjalan sampai permulaan abad 20. Pantai barat Sumatera mendapatkan pesaing berat, yakni pantai timur Sumatera. Hal ini ada kaitannya dengan kedatangan Inggris, terjadinya revolusi industri, dan dibukanya Terusan Suez.

Para saudagar juga mulai beralih ke sana. Klimaksnya terjadi migrasi besar-besaran penduduk pantai barat Sumatera ke Semenanjung Malaysia, termasuk dua suku bangsa besar, Batak dan Minangkabau. Segera sesudah itu, aktivitas ekonomi di pantai barat Sumatera menurun tajam.

Sumbangan berharga

Dalam buku ini Gusti Asnan melakukan aksentuasi pada posisi dan proses terbentuknya jaringan perdagangan, pasar, transportasi, komoditas ekspor dan impor, serta pengaruh kebangkitan ekonomi kawasan pantai timur Sumatera dan kawasan Selat Malaka terhadap kegiatan dan pelayaran di pantai barat (halaman 15). Kekayaan detail yang disajikannya memberikan pemahaman kepada kita tentang life circle salah satu kawasan yang paling sibuk di Nusantara pada dua abad silam.

Secara historiografis, buku ini merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia. Karya ini melengkapi literatur kita yang sedikit tentang sejarah bahari. Studi ini merupakan usaha lanjutan yang apik dari kerja awal yang dilakukan AB Lapian tentang bajak laut (1987), Edward L Poelinggomang mengenai dunia maritim Makassar (2003), dan Singgih Tri Sulistiyono seputar jaringan niaga dan pelayaran di Laut Jawa.

Ada benarnya juga apa yang dikatakan Heather A Sutherland, guru besar di Vrije Universiteit Amsterdam, dengan penerbitan buku tentang sejarah maritim di Indonesia diharapkan dapat membuat para sejarawan muda tergerak untuk melakukan sendiri studi tentang sejarah maritim.

Masih banyak celah yang belum terisi oleh sejarawan. Misalnya, apakah Kalimantan tidak mengenal kehidupan maritim? Apakah laut selatan Jawa tidak pernah dipakai sebagai pelabuhan mengingat ada bukti bahwa orang-orang Nusantara pernah berkunjung ke Australia jauh sebelum pelaut Inggris melakukannya?

Selain sebagai karya ilmiah, penelitian menyangkut sejarah sosial dan ekonomi masyarakat pelabuhan, perdagangan internasional, dan pelayaran antarnegara akan bermanfaat untuk menyusun kebijakan. Dengan memakai studi tersebut, pemerintah dapat mendayagunakan kawasan pantai dan selat dengan maksimal sehingga masyarakat pantai yang selama ini dikenal sangat miskin bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Gusti Asnan telah membuktikan bahwa dua abad yang lalu masyarakat pesisir pantai adalah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Penulis:
Muhammad Yuanda Zara, Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sumber:
Harian Kompas, tanggal 17 September 2007. Pustakaloka, Bedah Buku

Truly Minangkabau Culture, Art and Style